 |
| Dok. Istimewa |
Pernyataan ini menepis klaim perusahaan yang sebelumnya menyatakan telah mendapatkan izin untuk pembangunan kawasan perumahan di wilayah tersebut.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa aktivitas yang terjadi bukanlah pembangunan perumahan, melainkan galian tanah ilegal berkedok cut and fill. Aktivitas ini tidak hanya dilakukan tanpa izin resmi, tetapi juga menimbulkan dampak lingkungan yang cukup parah serta merugikan masyarakat sekitar.
DPMPTSP: Dokumen PT. MGS Belum Lengkap
Haris, Pejabat Muda Ekonomi Pembangunan (Ekbang) pada DPMPTSP Lebak, mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya baru menerima beberapa dokumen dari PT. MGS pada November 2024. Dokumen yang diajukan antara lain Akta Notaris, KTP, Nama PT MGS, Nomor Induk Berusaha (NIB), izin lingkungan dari warga, serta luas dan kepemilikan lahan.
"Jadi baru itu dokumen yang kita terima, dan itu belum lengkap," kata Haris, dikutip dari Banten.Tribunnews.com, Selasa (4/2/2025).
Haris menjelaskan bahwa untuk memperoleh izin resmi, perusahaan harus melengkapi beberapa persyaratan tambahan lainnya, seperti Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), KTP dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Direktur, Site Plan, Proposal Kegiatan, serta dokumen lain yang diwajibkan dalam regulasi perizinan.
"Nanti setelah mereka memiliki itu, baru bisa menjadi persyaratan yang tidak tertulis, tetapi wajib dipenuhi untuk proses pendataan di Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)," jelasnya.
DPRD Banten Temukan Pelanggaran, Rekomendasikan Penutupan Permanen
Menindaklanjuti temuan ini, Komisi IV DPRD Banten bersama tim gabungan dari Dinas ESDM Provinsi Banten dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banten melakukan inspeksi langsung ke lokasi pada Selasa (4/2/2025).
Dari hasil pengawasan tersebut, ditemukan bahwa aktivitas galian tanah ilegal ini beroperasi tanpa izin resmi dan telah menyebabkan kerusakan lingkungan serta dampak sosial yang signifikan. Selain mengganggu ekosistem sekitar, aktivitas ini juga mengancam keselamatan warga akibat potensi longsor serta merusak infrastruktur, termasuk jalan dan irigasi pertanian.
Atas temuan tersebut, tim gabungan yang dipimpin oleh Ade Hidayat, Anggota Komisi IV DPRD Banten dari Fraksi Gerindra, sepakat untuk merekomendasikan penutupan permanen terhadap galian tanah ilegal ini.
"Kami sudah memantau secara langsung kondisi di lapangan. Sawah warga terdampak, potensi longsor sangat tinggi, dan infrastruktur di sekitar lokasi juga mengalami kerusakan. Jika dibiarkan, dampaknya bisa semakin parah dan membahayakan warga sekitar. Ini tidak bisa dibiarkan berlanjut, kami akan merekomendasikan penutupan," tegas Ade Hidayat.
Sementara itu Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Provinsi Banten Dedi Hidayat menyatakan bahwa polemik galian tanah ilegal di Desa Mekarsari merupakan kelalaian bersama karena hal tersebut sudah terjadi sejak tahun 2018 silam.
Namun meski demikian pihaknya menegaskan Pemprov Banten tidak akan memberi toleransi untuk menindak segala bentuk kegiatan usaha yang tidak mengantongi izin resmi terlebih menimbulkan dampak kerusakan yang cukup parah.
"Tidak ada toleransi ya, kegiatan ini harus dihentikan. Menurut saya ini kelalaian semua pihak karena memang kalau melihat dari kronologisnya ini sudah terjadi pada tahun 2018, artinya masyarakat baru melaporkan sekitar September 2024 karena memang kegiatan tidak berizin tidak diatur dalam undang-undang minerba," tegas Dedi Hidayat.
Dengan adanya rekomendasi penutupan permanen, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum diharapkan segera mengambil langkah tegas untuk memastikan bahwa aktivitas galian tanah ilegal benar-benar dihentikan dan tidak kembali beroperasi di kemudian hari.
_copy_465x276.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar