 |
| Foto: Ilustrasi |
SERANG | Percaloan di Provinsi Banten rupanya tidak pernah hilang, tidak hanya kepada yang ingin berkerja di sebuah perusahaan, ternyata percaloan sudah menyasar ke dunia pendidikan.
Dikutip dari Kompas.Com, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten menyoroti fenomena siswa titipan yang memaksa sekolah menerima siswa melebihi daya tampung. Kondisi ini menambah tekanan pada sistem pendidikan, terutama di sekolah negeri.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten, Fadli Afriadi, menyampaikan fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya keterbatasan jumlah sekolah negeri, ketidakmerataan kualitas, serta sebaran sekolah di berbagai daerah.
"Sebagian besar masyarakat lebih memilih sekolah negeri yang gratis dan berlabel sekolah favorit, dibandingkan dengan sekolah swasta yang berbayar dan lebih mahal," kata Fadli di Serang, Kamis (10/10) seperti dilansir Antara.
Fadli menjelaskan, keinginan masyarakat untuk mengakses sekolah negeri yang dianggap lebih berkualitas telah mendorong fenomena siswa titipan, di mana sekolah-sekolah menerima siswa melebihi kapasitas yang seharusnya.
Berita terkait: https://www.serangtimur.co.id/2024/10/mafia-rekrutmen-karyawan-di-pt-nikomas.html
"Fenomena ini kerap melibatkan oknum yang mengatasnamakan anggota dewan, LSM, wartawan, hingga aparat yang memaksakan sekolah untuk menerima siswa lebih dari daya tampung," tambah Fadli.
Berdasarkan data Ombudsman Banten, sebanyak 235 siswa titipan masuk ke SMP melalui oknum anggota dewan, sedangkan 42 siswa di SMA dititipkan oleh oknum LSM/wartawan dan 41 siswa lainnya oleh oknum anggota dewan.
Fadli menegaskan fenomena ini menyebabkan berbagai masalah di sekolah, terutama kekurangan ruang kelas. Beberapa sekolah bahkan terpaksa menggunakan ruang laboratorium sebagai ruang belajar, sementara kelas-kelas menjadi padat hingga ada yang tidak dilengkapi bangku yang memadai.
"Dampak buruk lainnya adalah munculnya normalisasi terhadap praktik titip-menitip siswa, yang membuka peluang adanya pungutan liar atau jual beli kursi di sekolah," ujar Fadli.
Ia juga menambahkan, kondisi ini menurunkan mutu pendidikan serta merusak kepercayaan publik terhadap proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan pendidikan secara umum.
Berita terkait: https://www.serangtimur.co.id/2024/09/waduh-beredar-surat-panggilan-disetujui.html
Sebelumnya Redaksi serangtimur.co.id juga telah menulis beberapa artikel mengenai maraknya percaloan di wilayah Serang Timur, khususnya perusahaan di kawasan Industri Modern Cikade dan kawasan Industri PT. Nikomas Gemilang.
Banyak fakta ditemukan, meskipun rekruitmen tenaga kerja di wilayah Kabupaten Serang 80% didominasi jatah Desa, namun hal itu tidak lepas dari percaloan, dengan dalih mempekerjakan masyarakat lokal, kenyataan itu berbalik 180%.
Redaksi serangtimur.co.id mengambil satu contoh penerimaan tenaga kerja di PT. Nikomas Gemilang, Kepala Desa sekitar meminta jatah prioritas masyarakat lokal untuk diperkerjakan, meskipun masyarakat wilayah itu sendiri, mereka yang ingin bekerja harus membayar dengan sejumlah uang.
Bahkan agar bisa mendapatkan uang dalam setiap rekruitmen, berbagai cara dilakukan, semisal, warga dari Kecamatan lain agar seolah-olah menjadi masyarakat lokal para calon pelamar harus pindah domisili terlebih dahulu dengan kata lain pindah dimana wilayah Desa yang memiliki jatah penerimaan karyawan baru.
Banyak cara dan akal bulus para calo agar rekruitmen tenaga kerja bisa mendapatkan uang. Entah itu melalui lembaga pemerintah Desa ataupun titipan titipan orang dalam dari perusahaan itu sendiri.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar