 |
Oleh: Andhika Wahyudiono
Analisis terhadap alokasi dana pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 menyoroti kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam menjaga aksesibilitas pendidikan tinggi, terutama terkait dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang terus meningkat.
Meskipun anggaran pendidikan meningkat signifikan, namun pengelolaan prioritas belanja publik yang lebih menitikberatkan pada pengentasan kemiskinan dan pembangunan desa menimbulkan dampak terhadap kelangsungan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu.
Data menunjukkan bahwa alokasi dana pendidikan dalam APBN 2024 mencapai Rp656 triliun, naik 20,5 persen dari tahun sebelumnya. Meskipun angka ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor pendidikan, namun alokasi yang terealisasi tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan akan aksesibilitas pendidikan tinggi, terutama bagi kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
Pengamat Pendidikan, Totok Amin Soefijanto, menyoroti bahwa alokasi yang nyata dikelola Kemendikbud Ristek hanya mencapai 15 persen dari total anggaran pendidikan.
Hal ini menandakan bahwa sebagian besar dana pendidikan dialokasikan ke daerah dan dana desa, sementara alokasi untuk pendidikan tinggi terus terpinggirkan. Seiring dengan itu, biaya kuliah terus merangkak naik, menjadikan akses pendidikan tinggi semakin sulit bagi masyarakat kurang mampu.
Menyikapi hal ini, penting untuk memperhatikan urgensi pendidikan tinggi sebagai bagian dari prioritas pembangunan nasional. Meskipun pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan menjadi fokus utama, namun investasi dalam pendidikan tinggi memiliki dampak jangka panjang yang signifikan dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas.
Perlunya perubahan dalam pengelolaan anggaran pendidikan, khususnya terkait dengan alokasi dana untuk pendidikan tinggi, menjadi sebuah keharusan. Interkoneksi antara pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan akses pendidikan tinggi harus dijaga dengan baik untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
Peneliti Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, Mandira Bienna Elmir, menegaskan perlunya intervensi dari negara dalam merealisasikan alokasi dana pendidikan yang lebih merata, sehingga sektor pendidikan tinggi dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.
Transparansi dalam pengelolaan alokasi dana pendidikan juga menjadi hal yang krusial untuk memastikan akuntabilitas dan keadilan dalam akses pendidikan tinggi.
Dalam kerangka regulasi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah berupaya mengakomodasi akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu.
Namun, perlu adanya perbaikan dalam tata kelola dan transparansi dalam implementasi kebijakan tersebut agar benar-benar mampu memberikan manfaat bagi yang membutuhkan.
Kesimpulan yang diambil dari analisis terhadap alokasi dana pendidikan dan tantangan aksesibilitas pendidikan tinggi di Indonesia menunjukkan perlunya tindakan konkret untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi secara merata dan inklusif.
Meskipun telah terjadi peningkatan signifikan dalam alokasi dana pendidikan dalam APBN 2024, namun pengelolaan alokasi tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan akan aksesibilitas pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat.
Tantangan terbesar yang dihadapi adalah terkait dengan biaya kuliah yang terus meningkat, yang menjadi hambatan utama bagi masyarakat kurang mampu untuk mengakses pendidikan tinggi.
Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam distribusi dana pendidikan, di mana sebagian besar alokasi dana cenderung dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur daerah, sementara pendidikan tinggi terus terpinggirkan.
Diperlukan tindakan konkret dalam memperbaiki manajemen alokasi dana pendidikan, dengan memastikan bahwa alokasi tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan akan akses pendidikan tinggi yang lebih merata dan inklusif.
Hal ini memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan kebijakan yang lebih responsif dan progresif dalam memperkuat akses pendidikan tinggi.
Selain itu, perlunya peningkatan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana pendidikan juga menjadi hal yang sangat penting. Dengan transparansi yang lebih baik, akan lebih mudah untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas dari alokasi dana tersebut, serta memastikan bahwa dana pendidikan benar-benar digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan tinggi bagi semua lapisan masyarakat.
Dalam mengevaluasi keterjangkauan pendidikan tinggi di Indonesia, terlihat bahwa masih ada tantangan besar yang perlu diatasi agar pendidikan tinggi menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan.
Analisis terhadap alokasi dana pendidikan, biaya kuliah, serta aksesibilitas pendidikan tinggi mengungkapkan bahwa masih ada kesenjangan yang signifikan dalam kesempatan pendidikan antara kelompok masyarakat yang berbeda. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan beberapa aspek kunci yang terkait dengan permasalahan tersebut.
Pertama-tama, harus mencerminkan perlunya keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, dalam menciptakan perubahan yang signifikan dalam sistem pendidikan tinggi. Kolaborasi yang sinergis antara semua pihak menjadi kunci dalam mengatasi tantangan yang kompleks dalam sektor pendidikan.
Pemerintah memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan yang mendukung aksesibilitas pendidikan tinggi, sementara sektor swasta dapat memberikan kontribusi melalui program-program bantuan keuangan dan kerjasama dengan perguruan tinggi. Di sisi lain, partisipasi aktif dari masyarakat dalam mendukung pendidikan tinggi, baik melalui dukungan moral maupun partisipasi dalam pengambilan keputusan, juga sangat diperlukan.
Kedua, harus menekankan pentingnya pengelolaan dana pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Meskipun alokasi dana pendidikan dalam APBN telah meningkat secara signifikan, masih diperlukan peningkatan dalam pengelolaan alokasi tersebut untuk memastikan bahwa dana pendidikan benar-benar tersalurkan dengan efektif kepada mereka yang membutuhkannya.
Transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan menjadi kunci dalam memastikan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan dana tersebut. Dengan pengelolaan yang lebih baik, diharapkan dana pendidikan dapat digunakan secara lebih tepat sasaran untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan tinggi bagi semua lapisan masyarakat.
Ketiga, harus menyoroti urgensi untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan tinggi bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Biaya kuliah yang terus meningkat menjadi salah satu hambatan utama bagi masyarakat kurang mampu untuk mengakses pendidikan tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah konkret untuk mengurangi beban biaya kuliah, seperti pemberian beasiswa atau bantuan keuangan lainnya kepada siswa yang membutuhkannya.
Selain itu, diperlukan juga kebijakan yang mendukung akses pendidikan tinggi bagi kelompok masyarakat rentan, seperti yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menekankan penerimaan mahasiswa dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Keempat, harus menekankan pentingnya pendidikan tinggi sebagai investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing bangsa. Dalam era globalisasi dan persaingan global yang semakin ketat, pendidikan tinggi menjadi kunci dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.
Oleh karena itu, meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan tinggi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.
Dengan demikian, kesimpulan dari analisis ini adalah bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan, diperlukan komitmen bersama dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.
Melalui kolaborasi yang sinergis dan kesadaran akan pentingnya pendidikan tinggi sebagai investasi dalam pembangunan sumber daya manusia, diharapkan Indonesia dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam sektor pendidikan dan menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan berdaya saing.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar