 |
| Pengamat Politik dan akademisi dari UNIBA Banten Budi Ilham (dok.istimewa) |
BANTEN | Bagai borok pada wajah yang membuat penampilan jadi bopeng sebelah, itulah Prestasi PJ.Gubernur Banten Al Muktabar di tahun kedua jabatannya, tatkala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten yang menjadi kepanjangan tangan Pemerintah Propinsi Banten terus menuai kritik dari masyarakat.
"Pasalnya setiap minggu pemberitaan pembangunan Breakwater Cikeusik Pandeglang yang berdasarkan pagu anggaran lebih dari 14 milyar di tahun anggaran 2022 dan hanya terprogers kurang lebih 80% tidak kunjung ada jawaban konstruktif," kata Budi Ilham, Pengamat Politik dan akademisi dari UNIBA Banten, ditulis dalam keterangan Persnya Minggu (23/07/2023).
Lebih lanjut kata Budi, Al Muktabar mengklaim, 2022 Investasi di Banten meningkat lebih dari 100%. 2023 berharap terus bergerak melampui target" saat di wanwancarai beberapa waktu lalu (Sumber Kanal Youtube Kompas.TV).
Tentunya kata Budi, ini akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banten yang meningkat signifikan, hanya saja hal ini menjadi Antitesis dalam penyerapan anggaran yang dilakukan OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten yang kini menjadi konflik dan diduga kuat melakukan tindakan melawan Hukum.
"Anehnya seolah cuek dan pura-pura bisu akan jeritan masyarakat terhadap kinerja Dinas tersebut, begitu dingin dan tenangnya tanpa ada reaksi seperti peribahasa "Anjing menggonggong kafilah berlalu," tandas Budi.
Merunut Budi, masyarakat Banten sudah bisa menilai dan mengukur Kinerja Pj.Gubernur Banten, sangat pesimis dan meragukan di tahun ke 2 ini dapat memberikan perubahan dalam konteks Reformasi Birokrasi.
"Jika persoalan Breakwater Cikeusik saja beliau abai, apalagi berbagai persoalan lain yang terjadi,” tegas Budi.
Bahkan, lanjut Budi, kisruh di beberapa OPD, surat mosi tidak percaya terhadap Plt. Kepala Inspektorat, terjadinya masalah hukum serta kekisruhan di Dinkes Banten hingga 20 orang pejabat mengundurkan diri dan hingga saat ini sikonnya juga tidak kondusif.
Kemudian kisruh PPDB di Dinas Pendidikan, bahkan diduga salah seorang pejabat di Dinas kominfo Provinsi Banten juga menunjukan ketidak harmonisan di dalam ruang lingkupnya, tentunya menjadi anti klimaks terhadap yang namanya Reformasi Birokrasi.
"Humanisme para pejabat yang di pertontonkan pada masyakat diberbagai kesempatan ternyata hanya teaterikal politik dalam meraih simpati sesaat," tandasnya.
Budi berpendapat, membaca gaya kepemimpinan Almuktabar, strategi mutasi dan promosi terakhir bagi ASN menjadi skenario untuk melakukan perubahan birokrasi. Nyatanya malah terkesan seolah adanya upaya balas jasa atau aksi balas dendam akan drama politik yang terjadi, atau mungkin adanya pesanan politik dengan menempatkan sumber daya manusia yang dapat memberi feedback yang menguntungkan bagi kelompok tertentu.
Dilematis memang kekuasaan Pj.Gubernur yang didapat bukan dari pilihan suara hati masyarakat Banten secara demokratis, bisa jadi boomerang terhadap pembangunan Provinsi Banten kedepan.
"Rapot merah akankah menjadi Kesimpulan?? Semua berbalik akan niat dan tekad seorang Penjabat yang memimpin Banten saat ini," ujarnya.
Budi mengungkapkan, nyanyian kritik masyarakat menjadi Kontrol dalam upaya persuasive menyampaikan sebuah pesan, tetapi sebaliknya, jika seorang Al Muktabar berdiam diri dan menyepelekan persoalan ini, bahkan tidak berani mengambil sikap tegas terhadap kekonyolan oknum pejabat yang merusak Banten.
"Kami beserta segenap masyarakat Banten akan berjuang dan melawan bahkan turun kejalan demi Banten lebih baik dimasa depan," pungkas Budi.
[Suprani]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar