 |
| Dok. Pj Gubernur Banten Al Muktabar (ist) |
SERANG | Ketua Himpunan Mahasiswa pasca sarjana Indonesia (HMPI) korwil Banten Fakhrur khafidzi menilai kurang lebih 8 bulan kepemimpinan Al Muktabar masih mencatatkan banyak permasalahan yang terjadi di Provinsi Banten.
Hal itu dikatakan Ketua Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Indonesia Korwil Banten Fakhrur Khafidzi. Menurutnya, Al Muktabar tidak melalui proses pemilihan, dan menjadi mandatoris dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang sudah disiapkan, Rabu(25/1/2023).
"Reformasi birokrasi yang dilakukan Al Muktabar gagal total. Faktanya masih banyak jabatan di lingkungan Pemprov Banten yang diisi oleh pelaksana tugas," katanya.
Ia menjelaskan, Pj Gubernur Al Muktabar dinilai dalam kepemimpinannya one man show. Padahal yang dipertaruhkan dalam kepemimpinannya adalah belasan juta masyarakat Banten .
Oleh sebab itu, Himpunan Mahasiswa pasca sarjana Indonesia korwil Banten akan melakukan audiensi dengan DPRD Banten serta Kementrian dalam negri untuk menyampaikan aspirasi kami, sebagai salah satu elemen masyarakat di Banten yang menilai Al Muktabar sudah harus diganti demi kesetabilan pemerintah daerah Provinsi Banten dan untuk DPRD Banten kami harap agar membawanya ke forum Badan Musyawarah (Bamus) dan berkoodinasi dengan Kemendagri.
"Kita akan meminta ke DPRD Banten, untuk dibawa ke Banmus, dan berkoordinasi ke Kemendagri, agar Al Muktabar diganti," ujarnya.
Lebih jauh Ia menilai, sebagai Pj Gubernur, Al Muktabar dinilai sering memunculkan kontroversi dalam membuat kebijakan dan tidak sejalan dalam rencana pembangunan daerah (RPD).
"Ada beberapa kebijakan yang memunculkan kontroversi, seperti ide pendidikan, metaverse, big rest area di Merak, Hotel di IKN, dan Perampingan SOTK," tutupnya.
[Redaksi]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar