 |
| Foto: Papan Proyek Pembangunan Kantor Kecamatan Kragilan, Para Pekerja tidak menerapkan K3 dan minim pengawasan (dok.stc) |
SERANG | Rencana pembangunan yang di programkan Pemkab Serang tentunya salah satu capaian Pemerintahan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi, kesehatan, pendidikan, peningkatan SDM dan lainnya.
Tercapainya pembangunan yang baik, tentunya tidak terlepas peran serta dari seluruh komponen masyarakat untuk ikut adil mengontrol dan mengawal setiap program-program yang di laksanakan pemerintah.
Terlepas dari itu, kinerja para pemangku kebijakan juga tentunya menjadi domain, bagaimana program tersebut berjalan dengan sebaik-baiknya, mengingat judul dalam setiap pembangunan adalah untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk itu, penting bagi Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Serang memberikan evaluasi terhadap para pejabat yang tidak menjalankan tugas dan kinerjanya sesuai dengan keinginan masyarakat.
Seperti halnya PPK DPKPTB Kabupaten Serang Deni Hartono yang diduga enggan memberikan informasi kepada publik perihal program yang sedang dilaksanakannya. Baik pembangunan gedung Puspemkab maupun, beberapa bangunan lainnya yang saat ini sedang dikerjakan.
Dalam kontrol yang dilakukan oleh Redaksi serangtimur.co.id, pada pembangunan gedung gedung tersebut hampir semuanya abai terhadap penerapan K3. Dan itu hal yang dianggap sepele yang terlihat kasat mata. Artinya keberadaan konsultan dan pengawasan dari Dinas tidak maksimal.
Lalu bagaimana dengan mutu, kualitas, dan hasilnnya nanti, jika hal kecil diabaikan. Siapa yang menjamin jika dalam setiap program pembangunan tidak akan ada noda dan dosa. Apakah itu disengaja oleh pelaksana atau kelalaian dari sistem pengawasan yang tidak maksimal.
Berita terkait: https://www.serangtimur.co.id/2022/08/minim-pengawasan-pekerja-pembangunan.html
Sehingga, penting bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memiliki tanggungjawab penuh atas program pembangunan tersebut. Jangan ada kesana bahwa PPK tidak menjalankan kinerja sesuai jabatan yang di embanya, namun hanya berpangku pada sebuah laporan dari bawahan saja.
Secara sederhananya jika ingin pembangunan berjalan dengan baik dan berujung pada kualitas pembangunan yang maksimal, maka etos kerja pembuat kebijakan harus benar-benar mumpuni, menerima masukan dari masyarakat dan tidak alergi atas kritikan dan saran.
Apalagi, pembangunan saat ini sangat mimin anggaran karena dihadapkan dengan adanya Covid-19. Bahkan Recofusing anggaran diseluruh OPD diberlakukan oleh Pemkab Serang untuk saat ini.
Artinya, seminimal mungkin setiap OPD harus mampu melaksanakan setiap program. Namun demikian harus tetap membarikan capaian yang berkualitas, sesuai keinginan masyarakat.
Jangan sampai, disaat Negara ini kesulitan anggaran, justru pemangku kebijakan memberikan cela bagi para oknum untuk mencari keuntungan semata. Tanpa memikirkan siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan.
Catatan Redaksi serangtimur.co.id, Bupati Serang diminta harus benar benar mengevaluasi oknum pejabat yang berkerja hanya dengan sebuah laporan saja, serta tidak memberikan ruang keterbukaan dan transparansi kepada masyarakat secara luas.
Penulis: Ansori S
Tidak ada komentar:
Posting Komentar