 |
| Ormas, OKP dan Lembaga lainnya beri dukungan Pemkab Serang untuk melanjutkan Pembokaran THM di JLS (ist) |
SERANG | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang memastikan akan melanjutkan pembongkaran tempat hiburan malam (THM) di Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kecamatan Kramatwatu dan Waringin Kurung.
Mengingat, pada Senin 15 November 2021 kemarin pembongkaran tertunda karena adanya penolakan untuk menghindari bentrokan antar petugas dan sekelompok orang.
Pembongkaran sebagai upaya terakhir dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2021 tentang penanggulangan penyakit masyarakat. Upaya itu pun mendapat dukungan dari organisasi masyarakat atau ormas tergabung dalam Masyarakat Banten Bersatu, menyatakan siap mengawal Pemkab Serang melakukan pembongkaran bangunan THM.
Koordinator Lapangan (Korlap) Masyarakat Banten Bersatu atau MBB, Eddy Oktana mengatakan, pengawalan dilakukan untuk menindaklanjuti pelaksanaan rencana pembongkaran THM oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Serang pada Senin, 15 November 2021 yang dihalang-halangi oleh sekelomok orang yang mengatasnamakan masyarakat, organisasi, bahkan mengatasnamakan pendekar.
"Maka dari itu kami langsung bergerak cepat hari itu juga langsung koordinasi ke seluruh ulama Banten, Ormas, OKP, LSM, Pendekar dan seluruh perguruan silat yang ada di Banten dan mendapatkan kesepakatan hasilnya musyawarahnya di sampaikan kepada Pemkab Serang," ujar Eddy melalui keterangannya pada Kamis, 18 November 2021.
Pada Rabu, 17 November 2021 sore pun pihaknya bersama perwakilan dari Masyarakat Banten Bersatu sudah audensi bersama Komisi I DPRD Kabupaten Serang.
MBB kata Eddy, merupakan gabungan dari para ulama Banten, Ormas, LSM, OKP, ISPI, Jawara, Pendekar dan perguruan pencak silat se Banten meminta kepada Pemkab Serang agar segera melakukan pembongkaran THM kembali.
"Kami Masyarakat Banten Bersatu siap mengawal bersama TNI-Polri mengawal perihal pembongkaran THM tersebut," tegasnya.
Kedua, lanjut Eddy, Pemkab Serang agar segera menurunkan surat kepada Masyarakat Banten Bersatu untuk bersama-sama mengawal memberantas kemaksiatan khususnya di Kabupaten Serang.
"Kami minta di libatkan, kami minta dalam menjalankan penertiban nanti kami akan turun ke JLS sesuai dengan aturan yang berlaku," tandasnya.
Menurut Eddy, secara peraturan jelas adanya peran serta masyarakat karena yang melakukan penolakan pun mengatasnamakan masyarakat. Terlebih dalam Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang penanggulangan penyakit masyarakat, masyrakat boleh menyaksikan dan di undang secara resmi.
"Bilamana kami mengawal, dan Pemkab Serang di anggap mengadu domba antar masyarakat itu asumsi orang tidak bertanggungjawab. Justru mereka yang mengadu domba pemerintah kepada masyarakat yang sudah baik," tukasnya.
"Intinya kami siap mengawal Pemkab Serang, siap mengawal bersama TNI dan Polri untuk melakukan penegakan perda sesuai dengan UU yang berlaku. Hadirnya kami juga sebenarnya sudah sesuai aturan, karena kami bukan satu, dua kali di ajak Pemkab Serang untuk menyaksikan pemberantasan kemaksiatan," tandas Eddy.
Sementara Asisten Daerah (Asda) I Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Serang, Nanang Supriatna memastikan rencana pembongkaran geudng bangunan THM terus berlanjut meski sebelumnya ada penolakan. Namun, hal itu akan dilakukan rapat terlebih dahulu yang di pimpin Bupati Serang pada Jum’at pekan ini.
"Jadi tetap di bongkar karena kita melaksanakan perda, dan jelas pelangggaran perda yang harus kita laksanakan sesuai perintah ibu bupati baik pelangaran peruntukan maupun IMB," ujar Nanang.
Terkait adanya penolakan sebelumnya dan di urung pembongkarannya, sebut Nanang, ke depan pihaknya melakuka secara persuasif.
"Saya harapkan ormas-ormas yang belum paham untuk segera mundur saja, jika tidak setuju melalu jalur hukum saja. Kemarin kita hanya menghindari bentrokan dan berupaya semaksimal menghindari bentrok di lapangan. Nanti tunggu hasil rapat dnegan Polda, Kapolres Serang Kota, Kapolres Cilegon, dan TNI," jelas Nanang.
[Ansori]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar