 |
| Dok. Jajaran Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) mendatangi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, Jum'at (11/6/2021) |
SERANG | Jajaran Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) mendatangi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang. Kedatangan mereka untuk belajar atau studi banding terkait implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan Kode Etik ke Inspektorat Kabupaten Serang yang sudah menerapkan SNI ISO 37001:2016 sejak Tahun 2018.
Rombongan Inspektorat Kemenkes yang hadir meliputi, Sekretaris Irjen Kemenkes, Rarit Gempari, Kabag Keuangan Irjen Kemenkes, Wahono, Kabag Kepegawaian Irjen Kemenkes, Dede, Kabag Kepegawaian Irjen Kemenkes, Dani, Pengawas Pertama Irjen Kemenkes yang diterima langsung oleh Inspektur Kabupaten Serang, Rachmat Jaya, Sekretaris Inspektorat, Epi Priatna, di dampingi Irban I, II, III dan IV serta Kasubag Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian, Kasubag Analisis, Evaluasi dan Pelaporan dan Tim SNI ISO di Aula Inspektorat pada Jum’at, 11 Juni 2021.
Sekretaris Irjen Kemenkes RI, Rarit Gempari mengappresiasi yang tinggi atas penerimaannya dalam rangka studi banding penerapan SNI ISO 37001:2016 SMAP dan Kode Etik yang sudah di terapkan oleh Inspektorat Kabupaten Serang. Pada intinya, Irjen kementerian Kesehatan saat ini sedang berproses penerapan SNI ISO 37001:2016 SMAP.
"Penerapan sesuai arahan lembaga sertifikasi PT. Mutu Agung Lestari, untuk studi banding ke Inspektorat Kabupaten Serang yang sudah menerapkan terkait pemenuhan dokumen dan pedoman sesuai dengan klausul dan tahapan-tahapannya," ungkapnya dalam keterangan tertulis melalui siaran pers Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosatik) Kabupaten Serang pada Ahad, 13 Juni 2021.
Inspektur Kabupaten Serang, Rachmat Jaya dengan senang hati memberikan seluruh dokumen yang di butuhkan dalam pemenuhan persyaratan dalam penerapan SNI ISO 37001:2016 SMAP, sekaligus menyampaikan terbitnya SNI ISO 37001:2016 SMAP. Bahwa, sejak awal tahun 2013 Pemkab Serang berkomitmen melakukan perubahan SDM dan berkomitmen tidak boleh menerima dalam bentuk apapun dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang tercantum dalam surat tugas dan merubah pradigma baru.
"Karena sangat rawan dan resiko bisa yang besar di kecilkan dan yang kecil di besarkan dalam melaksanakan tugas pengawasan untuk memutus mata rantai terjadinya gratifikasi/penyuapan dan sesuai motto “biasakan yang benar bukan membenarkan yang biasa," paparnya.
Rachmat juga memaparkan, dalam membentuk kode etik apabila ada pegawai yang melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas dan termasuk pemotongan TPP atau Tambahan Penghasilan Pegawai apabila tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan, dan bersama-sama berikrar dan komitmen bersama penerapan SNI ISO 37001:2016 SMAP.
Pihaknya juga menyosialisasikan ke seluruh SKPD, Desa, BUMD dan materi yang di diskusikan tentang dokumen ISO 37001:2016 dan penerapan kode etik, dalam rangka penerapan kode etik dilakukan oleh Inspektorat antara lain adanya reward dan punishment tim terbaik dan APIP terbaik dalam punishment.
“Punishment dilakukan dengan cara penerapan disiplin dalam kehadiran yaitu apabila tidak mengikuti apel dan tidak masuk tanpa keterangan maka sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 841/Kep.22-Huk.BPKAD/2021 tentang pemberian tambahan penghasilan ASN dan calon ASN di potong 2,5 % setiap tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan,”terang Rachmat Jaya.
"Penerapan kode etik lainnya adalah pembinaan kepada APIP yang melanggar di mulai dari pemanggilan dan teguran lisan, sampai dengan teguran tertulis dan tidak di ikutkan dalam penugasan," tegas Rachma Jaya.
Dia memaparkan, proses Memorandum Of Understanding (MoU) pada tahun 2018 antara Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) dengan Pemkab Serang yang ditandatangi oleh Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, berkat komitmen mendorong Inspektorat dan OPD lainnya untuk menerapkan sertifikasi sesuai bidangnya masing-masing, dalam rangka penerapan SNI ISO 37001:2016 SMAP dan SNI ISO 9001:2015 SMM. Kemudian dilanjutkan mendaftarkan ke lembaga sertifikasi PT. Mutu Agung Lestari.
"Alhamdulilah, atas kerja keras komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam pemenuhan dokumen sesuai proses bisnis Inspektorat Kabupaten Serang, pembinaan dan pengawasan dan dilakukan audit eksternal oleh lembaga sertifikasi PT. Mutu Agung Lestari pada tahun 2018 Inspektorat Kabupaten Serang memenuhi persyaratan dan mendapatkan Registration Certificate Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manjemen Anti Penyuapan (SMAP)dan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu (SMM)," jelasnya.
"Untuk menilai keberlangsungan sertifikat SNI ISO 9001:2015 (SMM) dan SNI ISO 37001:2016 (SMAP), Inspektorat Kabupaten Serang dilakukan surveilance yang ke- 1 tahun 2019 dan surveilance yang ke- 2 tahun 2020 oleh Lembaga sertifikasi PT. Mutu Agung Lestari di nyatakan dapat menerapkan kedua sertifikat yang sudah di peroleh," urai Rachmat Jaya.
(*/Ansori)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar