BULUKUMBA | Salah satu Program Kemensos adalah Bantuan Pangan Non Tunai yang tertuang dalam Pedoman Umum (Pedum) yang merupakan program transformasi untuk memastikan program tersebut menjadi tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat harga serta tepat kualitas.
Dirfan Susanto aktifis Aliansi Pemuda Menggugat menuturkan terkait persoalan BPNT di Bulukumba secara fakta integritas dilapangan sangat jelas penyaluran beras tidak tepat harga dan tidak berkualitas.
"Atas hal ini, kami memprotes soal dugaan ketidakberesan progam BPNT di Bulukumba," tuturnya kepada media serangtimur.co.id di sala satu warkop bilangan di Jl Sam Ratulang, Bulukumba Minggu (13/06/21) kemarin.
Masih soal BPNT, Andi Gusti mantan Kades Bontomasila dan juga sala satu tokoh di Kecamatan Gattarang Kindang turut serta memberikan penjelasan kepada serangtimur.co.id, bahwa penyaluran beras, itu sangat tidak layak di konsumsi.
"Masyarakat saat ini tidak seperti dahulu lagi, sekarang masyarakat sudah sangat kritis dan tidak lagi bisa di bodoh-bodohi," jelas Andi Gusti.
Dengan lantang kembali Dirfan Susanto menegaskan, hal ini akibat lambangnya Dinas sosial Bulukumba menyelesaikan polemik yang terjadi di lapangan terkait BPNT.
"Kami ingin menagih janji politik Bapak Bupati A.Muhtar Ali Yusuf beserta Wakilnya dengan janji kampanya politik dengan janji "Program 100 hari kerja Bulukumba bersih"," pinta Dirfan Susanto
Menurutnya, dari beberapa kisruh soal BPNT berawal dari Pemerintahan sebelumnya, dan mudah-mudahan Bapak Bupati Bulukumba dan wakilnya dapat mampu menyelesaikan kisruh terkait BPNT.
Dirfan Susanto menduga banyak taliban-taliban yang bercokol di Dinas Sosial Bulukumba. Dan ia berharap hal ini harus di bersihkan, sala satunya adalah Kadis Sosial Bulukumba agar harus segera di copot.
Dirfan Susanto memohon kepada Bupati untuk segera mencopot Kadis sosial, karena pihaknya menduga ada permainan di dalam penunjukan supplier dan kemudian Kadis Sosial Bulukumba harus bertanggungjawab terhadap penyaluran beras kuning yang tidak layak konsumsi.
"Kan sudah jelas, dalam pedum Kadis Sosial merupakan sekertaris tim kordinasi (Tikor)," tandasnya.
Dirfan Susanto beserta kawan-kawan dari APM sangat menyesalkan Kadis Sosial Bulukumba karena ingin mencoba mengalihkan perhatian publik, kemarin ingin melakukan verifikasi terkait penyaluran beras yang tidak layak konsumsi, kenapa baru sekarang dan kenapa bukan bulan-bulan kemarin.
"Seharusnya Kadis Sosial Bulukumba tidak mengacu surat edaran direktur wilayah III yang sejak tanggal 5 Januari lalu harusnya di lakukan," tuturrnya.
"Kami dari Aliansi Penuda Menggugat (APM) menduga ada persekongkolan dengan mafia-mafia pangan di Kabupaten Bulukumba," pungkas Dirfan Susanto dengan panggilan akrabnya Dirfan Sontoloyo
Konresponden : Sultan Arif
Tidak ada komentar:
Posting Komentar