SERANG | Puluhan massa yang tergabung dalam Presidium NGO Banten, melakukan aksi unjuk rasa di Gerbang masuk Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jalan Syekh Nawawi Al Bantani, Curug, Kota Serang, Kamis (17/06/2021).
Presidium yang terdiri dari Ormas Solidaritas Merah Putih (SOLMET) DPW Banten, LSM, ABM Banten dan Banten Barometer, turun ke jalan untuk Menyikapi tidak cermatnya kondisi beberapa Regulasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten belakangan ini.
Beberapa kebijakan yang mengundang kontroversi di birokrasi Pemprop Banten, yang dimaksud antara lain:
Proses Mutasi dan Promosi pejabat di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten Sejak Akhir Tahun 2019, Regulasi terhadap penetapan seorang Direktur di RSUD Malingping, baik Plt maupun Definitifnya tidak pernah ditetapkan, justru dirangkap jabatan kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
Paket Rp 165 M, PL PUPR Banten yang ditayangkan lelang lalu dihilangkan tayangannya Paket yang saat ini dilelangkan, jalan Boru-Cikeusal, Nilai Pagu RP 309.840.000.000,- sementara Diduga pembebasan lahanya belum tuntas.
Proyek PL (SIMRS) untuk RSUD Malingping yang menjadi kontrovesi Dana Bagi Hasil (DBH) yang membuat protes Kabupaten/Kota di wilayah provinsi Banten Dana PEN yang ternyata ada bunga pinjaman.
Kasus Korupsi Dana Hibah Ponpes Tahun 2020.
Kasus pengadaan lahan Samsat Malingping.
Kasus Pengadaan Masker di Dinkes Kesehatan Banten.
Pengunduran diri Masal Pejabat di Dinkes Banten (20 Orang Pejabat Mengundurkan diri).
Koordinator aksi, Wahyudin Syafei menyatakan bahwa dari rentetan kebijakan panjang kekacauan regulasi yang di anggap selalu mengundang kontroversi serta banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang mulai terungkap, penyebab utama akhirnya bermuara pada tupoksi Sekretaris daerah yang tidak dilaksanakan secara maksimal.
"Dari rangkaian kekisruhan birokrasi dan mulai terungkapnya beberapa kasus Korupsi di beberapa OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, kami menilai bahwa semua ini akibat tidak berjalannya Tupoksi dari Sekda Banten yang dijabat oleh Al Muktabar," tegas Wahyudin.
Oleh karenanya, menurut Wahyudin, Presidium mendesak Gubernur dan Pimpinan DPRD Banten agar segera merekomendasikan kepada Presiden RI c.q Mendagri RI untuk mencopot Sekretaris daerah Provinsi Banten, Al Muktabar dari jabatannya.
"Daripada terus terjadi kekisruhan dan ketidak cermatan birokrasi dalam berbagai pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemprov Banten, kami mendesak Gubernur dan DPRD Banten agar segera merekomendasikan Pencopotan Al Muktabar dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Banten," tandasnya.
Reporter: Suprani
Tidak ada komentar:
Posting Komentar