JAKARTA | Haris Pertama terus melakukan perlawanan usai diberhentikan menjadi Ketua Umum (Ketum) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dalam rapat pleno di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Sabtu 6 Maret lalu.
Selain mengklaim masih sebagai ketua umum, Haris juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi penggunaan anggaran dalam kongres KNPI ke-16.
Dalam akun Twitternya, Haris membagikan beberapa unggahan di antaranya berisi bahwa dia masih Ketua Umum KNPI sesuai yang sah sesuai Kongres KNPI ke-XV di Bogor, 18 hingga 22 Desember 2020 dan ada yang mencoba memecah belah pemuda Indonesia.
Termasuk akan adanya kongres KNPI ke 16 yang dilakukan oleh Fahd A rafiq dengan lampiran foto Fahd saat bertemu Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainuddin Amali yang membicarakan kongres bersama KNPI.
Haris menyebutkan adanya isu yang beredar bahwa Kementrian Pemuda dan Olahraga akan menyediakan anggaran Rp 20 Miliar untuk kongres bersama KNPI ke 16. Menurutnya, apabila itu benar, KPK, Badan Pemeriksaan Keuangan dan Polri harus mengawasi penggunaan anggaran tersebut.
Ada isu beredar bahwa @KEMENPORA_RI akan menyediakan anggaran sekitar 20 miliar untuk Kongres bersama KNPI ke-XVI. Apa benar ??? Jika benar maka @KPK_RI @bpkri @DivHumas_Polri harus mengawasi penggunaan anggaran tersebut.
Menurut saya kongres KNPI dengan dana 3 - 5 miliar cukup," tulis akun twitter @knpiharis dikutip Selasa (9/3/2021).
#FH_Red
Tidak ada komentar:
Posting Komentar