JAKARTA (STC) - Presiden Jokowi didampingi Wapres dan Seskab memasuki ruang Ratas untuk membahas Kebijakan Satu Peta, di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Kamis (6/2/2020).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa sejak 2016 telah melakukan langkah percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta yang program utamanya adalah sinkronisasi, integrasi, kompilasi, dan berbagai informasi geospasial di setiap pulau.
"Saya telah menerima laporan bahwa tim percepatan Kebijakan Satu Peta ini telah berhasil mengkompilasi 84 peta tematik dari target 85 peta tematik. Jadi 84 dari 85 peta tematik yang telah berhasil dikompilasi," tutur Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas (ratas) membahas Kebijakan Satu Peta, di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Kamis (6/2/2020).
Menurut Presiden, tinggal 1 (satu) peta tematik terkait dengan peta batas administrasi desa atau kelurahan yang ditargetkan selesai di Desember 2020.
"Setelah kompilasi peta tematik selesai, kita akan bisa lebih fokus mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah tumpang tindih antara informasi geospasial tematik yang terjadi di berbagai daerah," ujarnya.
Untuk itu, Presiden ingin menekankan bahwa informasi geospasial yang telah dihasilkan dari Kebijakan Satu Peta ini bisa diakses dalam satu geoportal sehingga masing-masing K/L dan pemerintah daerah dapat memperoleh satu sumber data spasial.
Ia menegaskan yakni satu standar, satu referensi, satu basis data, dan satu geoportal.
"Saya juga ingin mengingatkan teman - teman kementerian, lembaga dan Pemda/Pemerintah Daerah agar segera memanfaatkan satu data spasial ini sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan yang berbasis spasial," tambahnya.
Dengan adanya suatu peta yang termuat dalam satu geoportal, menurut Presiden, tidak boleh lagi terjadi perbedaan basis data dalam penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan tata ruang, serta penyelesaian berbagai masalah yang terkait dengan spasial di Indonesia.
"Saya minta kementerian dan lembaga, Pemerintah Daerah bekerja sama, berkolaborasi untuk menyelesaikan tumpang tindih lahan di lapangan, ini penting sekali. Baik itu di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan," ujarnya.
Dari hasil identifikasi sinkronisasi masalah tumpang tindih peta tematik, lanjut Presiden, terdapat sekitar 77,3 juta hektare atau 40,6 persen dari luas wilayah Indonesia yang masih tumpang tindih dan menjadi PR bersama.
Tumpang-tindih itu, sambung Presiden, telah menimbulkan yang namanya sengketa lahan dan tidak memberikan kepastian hukum dalam berusaha di Indonesia.
Untuk itu, Presiden minta hal ini juga segera diselesaikan.
"Gunakan peta indikatif tumpang tindih informasi geospasial tematik sebagai peta kerja untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan. Dan jika diperlukan payung hukum untuk penyelesaian tumpang tindih antara informasi geospasial tematik ini juga akan segera disiapkan," pungkas Presiden di akhir pengantar.
Turut hadir dalam Ratas kali ini Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Marves Luhut B Pandjaitan, Menko PMK Muhadjir Effendy, Seskab Pramono Anung, Mensesneg Pratikno, KSP Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Mendagri Tito Karnavian, Menkominfo Jhonny G. Plate, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Menperin Agus Gumiwang K, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Menhub Budi Karya S., Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mentan Syahrul Yasin Limpo, Menristek/BRIN Bambang Brodjonegoro, Menteri LHK Siti Nurbaya, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Kepala BIG Hasanuddin Zainal, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, serta para eselon 1 pada Lembaga Kepresidenan.
#Redaksi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar