SERANG (STC) - Perihal tentang adanya dugaan pekerjaan dilaksanakan asal jadi pada kegiatan pembangunan jalan betonisasi dengan anggaran Rp 420.309.000 , sumber dana apbdes 2019. Lokasi Kampung Picong Desa Undar Andir Kragilan, Kabupaten Serang, Banten. Dengan dugaan nilai kerugian negara sebesar Rp. 114.309.000;.
Pada papan proyek pembangunan, terdapat informasi jenis kegiatan , pembangunan jalan (Betonisasi). Lokasi, Kampung Picong Kragilan. Volume, P 500 m , L 4 m. Pelaksana TPK Desa Undar Andir. Total Biaya Rp 420.309.000. Sumber Dana APBDes 2019 (Dana Desa).
Bahwa eksistensi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan salah satu sosial kontrol dan agent of change dalam mewujudkan kedaulatan rakyat serta menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang demokratis tertuang dalam Undang-undang RI nomor 17 tahun 2013 perubahan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1945 tentang organisasi kemasyarakatan.
Bahwa tindak pidana korupsi bukanlah tindak kejahatan biasa, tetapi tindak kejahatan yang luar biasa. Bukan saja merugikan keuangan negara atau daerah, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka di butuhkan peran partisipasi aktif segenap masyarakat untuk ikut serta dalam gerakan pemberantasan korupsi demi mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme.
"Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Serang, kami mohon pemeriksaan secara khusus yang berkaitan dengan adanya dugaan pekerjaan dilaksanakan asal jadi pada kegiatan pembangunan jalan betonisasi dengan anggaran Rp 420.309.000 , sumber dana apbdes 2019. Lokasi Kampung Picong Desa Undar Andir Kragilan, Kabupaten Serang, Banten," tegas Popi.
Popi merinci, dasar temuan laporan aduan, yaitu berdasarkan hasil monitoring tim di lapangan terdapat beton patah dan hancur yang diduga mutu tidak sesuai atau teknis pekerjaannya yang tidak sesuai maka melalui analisa kami mencoba menghitung berapa banyak perkiraan volume beton plus ongkos pekerjaan yang sering dilakukan.
Sehingga, dengan mengedepankan asas praduga, asas akuntabilitas, asas transparasi, kami meminta kepada pihak penegak supremasi hukum untuk segera menyelidiki permasalahan pelaksanaan kegiatan tersebut.
"Kepada penegak hukum kami memohon untuk segera mengadakan langkah-langkah penyelidikan terkait adanya laporan pengaduan awal dan penemuan indikasi dugaan kerugian keuangan negara dari hasil investigasi kami secara tuntas tanpa tebang pilih bagi para oknum yang terkait dalam melaksanakan kegiatan ini dan dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum," tegasnya.
Popi juga meminta, kepada pihak kejaksaan agar segera membentuk tim pencari fakta untuk melakukan penyelidikan sesuai dengan kewenangannya. Menerapkan hukum dengan konsisten terhadap setiap orang yang diduga terlibat dalam melakukan korupsi kolusi dan nepotisme.
Menerapkan aturan-aturan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI. Mendesak kepada institusi hukum dengan segera mengadakan langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan secara tuntas tanpa tebang pilih mengingat penggunaan Dana Desa tersebut sangat besar.
Menetapkan dan mendata gas para oknum yang sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum yaitu egaliter adil jujur dan kemanusiaan.
#Rilis
Tidak ada komentar:
Posting Komentar