SERANG (STC) - Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Transparansi Anggaran Rakyat (LSM GTAR) menyoroti terkait kegiatan proyek Rehabilitasi Irigasi melalui SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air PPK Sungai Dan Pantai dua BBWSC3 yang diduga tidak sesuai dengan spek dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Dimana hal tersebut dikatakan Ketua Umum DPP LSM GTAR Romy Safrial, bahwa pihaknya telah melayangkan surat yang ditujukan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) Polda Banten.
"Kami telah melayangkan surat prihal Laporan Pengaduan (Lapdu) dengan nomor 110-LAPDU/LSM-GTAR/X11/2019, terkait dugaan pemangkasan Anggaran," katanya kepada media serangtimur.co.id, Sabtu (07/12/2019) siang.
Romy menambahkan, kegiatan yang sedang dikerjakan dan pihak pelaksana PT. WIKA diduga telah melakukan subkon pada pihak lain, dan terdapat kejanggalan yang telah ditemukan.
"Hasil pantauan kami dilapangan beberapa waktu yang lalu, untuk kegiatan irigasi sekunder yang berlokasi di titik Sekunder Bayongbong dengan panjang 12,5 km," tambahnya.
Banyak sekali kejanggalan yang ditemukan, dimana dalam tahap pengerjaan secara teknik tidak sesuai. Pasalnya dalam pelaksaanan dianggap asal jadi, dan diduga adanya ketimpangan korelasi anggaran pekerjaan yang jelas tidak sesuai dengan RAB.
"Dalam waktu dekat, LSM GTAR akan melayangkan kembali surat yang ditujukan kepada pihak terkait dalam rangka aksi peduli di Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," imbuhnya.
Dalam isi surat tersebut, ada penyampaian khusus yang ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rencana aksi peduli nanti akan kami pertanyakan progres pertanggung jawaban pekerjaan.
"Berkas temuan kegiatan D.I. Ciujung Pamarayan Barat akan kami berikan kepada pihak terkait PUPR, khususnya KPK. Dimana dalam hal ini, dugaan kami terdapat markup yang telah dilakukan oleh oknum tertentu," tutupnya.
(Suprani)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar