SERANGTIMUR.CO.ID, SERANG | Konferensi media bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang difasilitasi Dinas Komunikasi, Informasi, Satistik dan Persandian di gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Banten, Selasa (12/11/2019), dihujani kritikan dan keluhan dari sejumlah wartawan.
Hal itu terkait keterbukaan informasi yang selama ini dinilai sulit diakses oleh media, khususnya kepada SKPD yang ada dilingkungan Pemprov Banten.
Khususnya dengan DPUPR Banten yang saat itu hadir sebagai narasumber (narsum) acara.
Keluhan yang muncul seperti sulitnya melakukan sesi wawancara kepada Kepala Dinas DPUPR Banten yang dinilai tertutup, meski sesi wawancara dilakukan melalui sambungan telepon.
Seperti diakui wartawan dari www.titiknol.co.id, Tolib mengaku, sudah seringkali mencoba untuk untuk menghubungi Plt Kepala DPUPR Banten, Robby Cahyadi, namun tidak pernah menjawab saat dirinya hendak melakukan sesi wawancara melalui HP saat hendak menanyakan isu yang terjadi di lapangan.
Serupa, wartawan cetak dari Banten Raya, Dewa yang sebelumnya pernah mencoba untuk menanyakan kejadian penyegelan iklan dan reklame disepanjang jalan Veteran Kota Serang kepada DPUPR Banten. Namun, tidak ada jawaban.
Padahal, kata Dewa, dirinya bermaksud ingin memastikan SKPD mana yang melakukan penyegelan reklame di jalan Veteran tersebut, melihat posisinya ada diatas badan jalan. Namun gagal.
Akibatnya, pemberitaanya tersebut menjadi tanggung, karena hanya memperoleh statemen dari BPKAD Banten, yang itupun hanya menyatakan jika kewenangannya ada di DPUPR Banten, bukan pada BPKAD Banten.
“Belum lagi masih banyak soal pembangunana dan pembebasan lahan lainnya yang hendak dikonfirmasi,” katanya.
Untuk diketahui, upaya konfirmasi, sengaja dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada SKPD bersangkitan untuk menjawab setiap peristiwa yang terjadi dilapangan agar berimbang.
Plt DPUPR Banten, Robby Cahyadi mengaku, hal itu dikarenakan kesibukannya, sehingga tidak setiap waktu dirinya bisa menjawab panggilan telepon dan membaca pesan yang masuk.
Kadis Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian Provinsi Banten, Komari menegaskan, agar seluruh SKPD dilingkungan Pemprov Banten bisa lebih terbuka untuk menjelaskan setiap programnya masing-masing. Pihaknya mengaku telah menyiapkan personil PPID pembantu dan induk untuk menjawab keterbukaan informasi bagi masyarakat.
(Ady)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar