SERANGTIMUR.CO.ID, SERANG | Ratusan personel gabungan Polres Serang Kota, personel Ditsamapta Polda Banten diterjunkan guna mengamankan Aksi Unjuk Rasa yang dilaksanakan elemen mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pengurus Koordinator Cabang Provinsi Banten di depan Kantor Gubernur Banten Kawasan Pusat Pemerintahan Propvinsi Banten (KP3B), Selasa (1/10/2019).
Ratusan massa aksi bergerak dari titik kumpul di stadion Maulana Yususf Ciceri Kota Serang bergerak menuju lokasi aksi KP3B dengan pengawalan dari Satlantas dan Satsabhar Polres Serang Kota.
Kapolres Serang Serang Kota AKBP Edhi Cahyono, S.IK memimpin langsung kegiatan pengamanan aksi tersebut, dalam kesempatan tersebut kapolres berpesan kepada seluruh jajarannya agar dalam pengamanan harus soft, jangan mudah terpancing dan tidak ada anggotanya yang menggunakan dan membawa senjata api.
"Kami harap, aksi damai ini dapat berjalan tertib, aman dan lancer tanpa ada tindakan anarkis dari massa aksi PMII," kata Kapolres Serang Kota AKBP Edhi Cahyono, dilokasi aksi.
"Kami harap unjuk rasa di Kota Serang ini selalu damai dalam menyampaikan aspirasinya, seperti diketahui selama ini Kota Serang daerah yang kondusif," pungkasnya.
Diketahui, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Banten menggelar aksi Unjuk rasa di KP3B guna menyampaikan aspirasi dan pernyataan sikap kepada Gubernur Banten diantaranya pecat kepala dan pejabat OPD dilingkungan Provinsi Banten yang tidak becus dalamn bekerja.
Dalam orasinya, PMII Banten meminta kepada Gubernur Banten WH-Andika segera tuntaskan program yang belum terealisasi.
"Lakukan percepatan pembangunan sesuai dengan target RPJMD dan RKPD, wujudkan Banten yang bebas dari kolusi, Korupsi dan Nepotisme, tuntaskan masalah pengangguran di Provinsi Banten, tegakkan Perda CSR No.5 tahun 2016, tegakkan Perda Ketenagakerjaan No.4 tahun 2016, Bahwa apabila gubernur Banten dan Wakil gubernur sudah tidak sanggup memimpin lebih baik mundur dari jabatannya," ucap Korlap Aksi.
Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim langsung menemui para mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Banten yang menggelar aksinya di depan gedung pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Syekh Nawi Albantani, Curug, Kota Serang.
Gubernur Banten menyampaikan apa-apa saja yang telah dilaksanakan dan dilakukan oleh Provinsi Banten selama kepemimpinannya bersama Wagub Andika Hazrumy. WH meyakini jika banyak mahasiswa yang belum tahu berbagai program pembangunan yang tengah dan telah dilaksanakan Provinsi Banten saat ini.
"hal ini merupakan bukti kecintaan mahasiswa kepada Provinsi Banten," ujar WH.
Sekda Provinsi Banten Al Mukhtabar yang turut hadir, menyatakan bahwa langkah Gubernur Banten menemui para mahasiswa yang menggelar aksi ini merupakan langkah yang patut diacungi jempol, itu adalah langkah seorang pemimpin yang tidak alergi kritik masyarakatnya.
"Menjawab Mahasiswa, Gubernur Banten sempat menjelaskan berbagai program yang dipertanyakan mahasiswa dan dianggap tidak berjalan diantaranya persoalan pendidikan gratis dan kesehatan gratis," ujarnya.
Gubernur dengan menggunakan TOA yang dipakai koordinator aksi, diantaranya jika selama ini Provinsi Banten telah menggratiskan biaya pendidikan SMAN, SMKN, dan SKh Negeri berbentuk Biaya Operasional Sekolah Daerah (Bosda).
"Pada tahun 2018, Pemprov Banten menganggarkan BOSDA sebesar Rp 400 miliar. Untuk siswa SMA, total BOS yang diterima per siswa Rp 5 juta. Sedangkan untuk siswa SMK total BOSDA ditambah BOS yang diterima per siswa Rp 5,4 juta," jelas WH.
Ia menjelaskan, pada tahun 2019, di bidang pendidikan Pemprov Banten alokasikan anggaran Rp 1.13 triliun untuk penganggaran BOSDA, pengadaan sarana dan prasarana, serta urusan kebudayaan. Dari alokasi itu, Rp 970,47 miliar adalah untuk program sekolah gratis tingkat SMAN, SMKN, dan SKHN.
"Untuk infrastruktur pendidikan, pada tahun 2018 Pemprov Banten telah membangun unit sekolah baru (USB) sebanyak 8 sekolah. Sedangkan ruang kelas baru (RKB) terbangun 475 ruang kelas. Pada tahun 2019, Pemprov Banten telah membangun RKB sebanyak 44 ruang kelas," jelas WH.
Sedangkan lanjut WH, untuk Kesehatan dinyatakan Gubernur jika memang Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat.
"Kesehatan merupakan kewajiban pemerintah. Dimana pemerintah harus hadir dalam pelayanan kesehatan. Bagaimana mampu bersaing kalau masyarakatnya tidak sehat," tegasnya.
Pembangunan infrastruktur kesehatan sebesar Rp 125,10 miliar. Pengadaan lahan rumah sakit Cilograng, pembangunan RSUD Banten, dan pembangunan rumah sakit jiwa tahap I dan pembangunan Rumah Sakit Malingping.
Hingga triwulan III 2019, cakupan UHC (Universal Health Coverage) mencapai 94,48 persen. Total peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dan KIS (Kartu Indonesia Sehat) di Provinsi Banten telah mencapai 10.130.772 jiwa. Sebanyak 706.169 jiwa, premi atau iuran bulanan kepersertaan dibiayai melalui APBD Provinsi Banten.
Selain itu, Gubernur Banten juga mengajak Mahasiswa untuk ikut melihat bersama-sama dan membuka ruang bagi para Mahasiswa di Banten dalam memberikan masukan kepada Pemrov Banten.
Massa aksi membubarkan diri seusai ditemui Gubernur Banten, dengan aman, dan tertib.
(Redaksi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar