JAKARTA, SERANGTIMUR.CO.ID | Dalam rangka Sosialisasi Program Reformasi Birokrasi dan Survei Internal TNI Wilayah Jakarta, Koarmada I mendapat kehormatan menerima kunjungan dan Sosialisasi Program Reformasi Birokrasi dan Survei Internal bertempat di Gedung OB. Syaaf Mako Koarmada I Jakarta Pusat, Kamis (27/6/19).
Pangkoarmada I Laksamana Muda TNI Yudo Margono, S.E., M.M., dalam sambutannya yang diwakili oleh Inspektorat Pangkoarmada I menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini merupakan program rutin, pada kali ini dilaksanakan di Koarmada I dalam rangka meningkatkan pemahaman perubahan Prajurit dan PNS di lingkungan TNI tengang program reformasi birokrasi meliputi pembangunan zona integritas dan agen perubahan.
Menurutnya, program reformasi birokrasi bertujuan untuk mengoptimalkan tugas, peran dan fungsi TNI dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik serta terwujudnya perubahan yang lebih baik di dalam internal organisasi yang meliputi aspek doktrin, struktur, kultur dan mindset yang merupakan bagian integral dari reformasi birokrasi nasional.
Selain itu, tujuan reformasi birokrasi adalah membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBMM).
"Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi satuan kerja di Lingkungan Koarmada I untuk melaksanakan semua ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku sehingga terwujudnya Rihgt Sizing organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran serta output dan outcome terukur yang merupakan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi," ujarnya.
Sementara itu, Asrenum TNI dalam sambutannya yang dibacakan oleh Paban VII Reformasi Birokrasi Srenum TNI menyampaikan bahwa reformasi birokrasi secara umum merupakan salah satu upaya pemerintahan untuk mewujudkan Good Governance dan Clean Goverment, juga melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan Indonesia terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.
Menurutnya, pelaksanaan reformasi birokrasi TNI, pada awalnya beranjak pada dua aspek yakni aspek struktural yang berkaitan dengan pembenahan di bidang struktur organisasi, dan aspek kultural yang diarahkan pada perubahan mindset prajurit dan kepatuhan terhadap hukum dan hak asasi manusia serta disiplin prajurit dalam rangka melaksanakan tugas pokok seperti yang diamanatkan dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
"Oleh karena itu, reformasi birokrasi TNI merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan Good Governance melalui peningkatan kapasitas TNI yang bersih, berwibawa dan bebas Korupsi, Kolusi maupun Nepotisme (KKN) dengan mencegah terjadinya perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh anggotanya," ujarnya.
Dalam rangka percepatan reformasi birokrasi, diperlukan adanya komitmen dan dukungan yang optimal dari seluruh Personel TNI. Untuk itu, kata dia pelaksanaan sosialisasi reformasi birokrasi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pelaksanaan reformasi birokrasi TNI yang meliputi 8 area perubahan dengan 9 program reformasi birokrasi, pembangunan agen perubahan dan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBMM).
Sementara itu, survei internal bertujuan untuk melihat sejauh mana program reformasi birokrasi tersebut diimplementasikan dan membawa dampak perubahan bagi para Prajurit TNI dalam tuags sehari - hari di satuannya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pejabat Utama Koarmada I, Paban VII Reformasi Birokrasi Srenum TNI selaku Ketua Tim Sosialisasi Program Reformasi Birokrasi dan Survei Internal, dan dihadiri 200 peserta dari TNI AL, TNI AD,dan TNI AU.
(Redaksi)
Sumber : Dispen Koarmada I
Tidak ada komentar:
Posting Komentar