PANDELANG, SerangTimur.Co.Id - Aksi unjuk rasa yang tergabung dalam KOMPAN ALLIANCE. (Konsentrasi Organisasi Mahasiswa Pandeglang) menyebutkan 1.9 M adalah bukti lancarnya Oligarki yang dilakukan Bupati Pandeglang Irna Narulita.
Aliansi Ormawa yang terdiri dari kumandang Banten, Kumandang Bandung, HmI Pandeglang, LMND Pandeglang dan FMP Jakarta ini menuntut agar DPRD Pandeglang menggunakan Hak angketnya untuk menyelidiki anggaran APBD mengenai pengadaan Randis yang dianggarkan oleh Setda pertahun anggaran 2017, 2018, 2019.
Pasalnya Kompan menilai ada banyak anggaran yang tidak masuk akal untuk diselaraskan dengan PAD dan status Kabupaten Pandeglang yang notabane daerah tertinggal dari tujuh kabupaten/kota lainnya apabila disejajarkan dengan anggaran pengadaan randis yang nilainya hampir 7,6 M berdasarkan data SIRUP tahun 2017 hingga 2018.
Selain itu, Yusuf atau kerap disapa ucup ketua umum dari Kumandang Banten dalam orasinya menyampaikan bahwa ternyata randis yang dianggarkan 1,9 M tersebut merupakan salah satu dari sekian randis yang telah dianggarkan pada saat RAPD november 2018 saja.
"Sebetulnya menurut data SIRUP ada sekitar 11 unit mobil yang dianggarkan. Dengan harga yang variatif per satu unit, dan hanya baru satu unit saja yang berhasil dieksekusi oleh setda seharga 1,9 M," sebut Yusuf.
Selain itu tuntutan selanjutnya disampaikan oleh Ketua Umum HmI pandeglang yaitu, Fikri yang menyatakan dalam wawancara singkatnya bahwa apabila DPRD enggan menyetujui rekomendasi dari massa aksi yang menuntut untuk membuat Pansus Hak Angket.
"Sebetulnya kami, Kompan Alliance menyepakati apabila didalam dua institusi besar sekelas DPRD dan Pemda Pandeglang telah bersekongkol untuk menyerap anggaran tanpa melihat asas kepatutan atas efisiensi dan efektifitas anggaran guna pembangunan daerah. Jelas ini adalah Oligarki," sebut Fikri
Sementara Ketua Umum Kumandang Bandung Syahrul mengatakan bahwa dirinya perihatin dengan Sikap Bupati yang seolah memfasilitasi dirinya dengan kemewahan sementara masyarakatnya miskin menjerit.
"Saya heran Bupati terkesan memfasilitasi diri padahal rakyatnya miskin menjerit," ungkaf syahrul.
Aksi yang dimulai sejak pukul 13.00 Wib hingga pukul 16:00 Wib ini berlangsung lancar meski ada beberapa gesekan dengan petugas kepolisian saat massa aksi memboikot jalan didepan pendopo bupati pandeglang. Dan aksi dilakukan didepan Kantor Fraksi DPRD Kabupaten Pandeglang, Setda Pandeglang dan Kantor Bupati Pandeglang.
(Gobris)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar