serangtimur.co.id, BALI | Kejutan terjadi di Kongres Tahunan PSSI. Tanpa pernah ada isu sebelumnya, Edy Rahmayadi mengumumkan keputusannya mundur dari Ketua Umum PSSI.
Edy meminta maaf jika dianggap kurang berhasil mengelola otoritas sepak bola tertinggi di Indonesia tersebut. Edy terpilih Ketua Umum PSSI pada kongres yang digelar 10 November 2016. Dia menjadi ketua terpilih meng gantikan La Nyalla Mattalitti yang digusur dari posisinya, setelah dia menjadi tersangka kasus pencucian uang dalam pengelolaan dana hibah yang diterima Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur tahun 2011–2014. Dalam pemilihan, Edy menyingkirkan pesaing terberatnya, Moeldoko.
Saat itu dari 107 voterhadir di Kongres PSSI tahun tersebut, Edy mendapat 76 suara dan Moeldoko 23 suara. Kandidat lain gagal bersaing karena minim dukungan. Ketum PSSI sejak 12 Fe-bruari 2018 sampai akhir Juni 2018.
"Tidak ada yang menekan saya untuk mundur. Ini adalah keputusan terbaik untuk bangsa,” ujar Edy seusai menyam pai - kan pidato pengunduran dirinya dalam kongres tahunan PSSI di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, Minggu (20/1).
Menurut mantan Pangkostrad itu, memimpin PSSI men jadi tantangan paling sulit yang dihadapi dalam hidupnya.
Dia mengakui dalam beberapa hal dirinya gagal membawa PSSI menjadi lebih baik sejak memimpin tahun 2016.
"Sudah dilarang mengatur skor, terjadi pengaturan skor. Ada perkelahian juga. Itu kan ber arti saya gagal. Jangan sampai karena satu atau dua orang PSSI terganggu. Mari kita doakan pemimpin berikutnya lebih jaya,” tutur Edy yang juga Gubernur Sumatera Utara itu.
Dia meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia ter utama pencinta sepak nasional atas semua kekurangannya selama memimpin PSSI.
Dengan mundurnya Edy, pucuk organisasi PSSI untuk sementara dijabat Wakil Ketua Umum PSSI Joko Driyono. Joko bisa saja memimpin sampai tahun 2020, tahun berakhirnya era kepengurusan yang dilantik tahun 2016. Sedangkan Joko menegaskan penunjukan dirinya sebagai ketua umum PSSI sesuai statuta FIFA.
Dia berjanji menjalankan tugas sebaik-baiknya sesuai statuta FIFA. Dia mengaku akan melakukan beberapa hal untuk perbaikan PSSI. Salah satunya konsolidasi pasca-mundurnya Edy. Menurut dia, konsolidasi dibutuhkan demi menjaga sistem berlangsung dan internal federasi nyaman.
“Kami pilih fokus pada aksi, tidak berlamalama diskusi. Kongres putuskan apa yang harus dilakukan sehingga hambatan psikologis bisa kami atasi,” tutur Joko pada wartawan.
Namun, jika para pemilik suara (voters) meminta segera melakukan pergantian ketua umum, mekanisme yang dila kukan adalah melalui kongres luar biasa (KLB). Regulasi tersebut diterangkan dalam Pasal 30 Sta tuta PSSI. Di sana tertulis, KLB bisa digelar jika 50 persen atau 2/3 delegasi membuat permohon an tertulis untuk itu. KLB akan diadakan oleh komite eksekutif PSSI tiga bulan setelah permintaan resmi itu di terima.
Seandainya tidak juga di gelar, anggota dapat melang sung kan kongres sendiri atau bi sa pula meminta bantuan FIFA. Para pemilik suara (voters) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) mendorong organisasi tersebut untuk se ge - ra menggelar kongres luar biasa (KLB) menyusul mundurnya ketua umum Edy Rahmayadi.
“Saya kira itu harus diajukan demi pembaruan PSSI. Tak ada jalan keluar lain,” ujar Ketua Asosiasi Provinsi PSSI DKI Jakarta Uden Kusuma Wijaya di sela kongres tahunan PSSI tahun 2019 yang berlangsung di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, kemarin.
Menurut Uden, PSSI saat ini dalam kondisi sangat buruk karena beberapa para petingginya di jajaran komite eksekutif terjerat kasus hukum pengaturan skor dan bahkan ada yang ditetapkan menjadi tersangka. Sebab itu, dia berharap PSSI bisa menemukan orang-orang baru yang kompeten mengisi posisi pengambil keputusan.
“Saya rasa pilihan paling rasional adalah mengganti para anggota komite eksekutif. Jangan memercayakan orga - nisasi pada orang-orang lama yang kita tahu terlibat dalam masalah hukum. Biarkanlah mereka menyelesaikan persoalannya,” tutur Uden.
Perwakilan klub Liga 1 Indonesia, Persib Bandung, Umuh Muchtar menyebut, KLB memang harus segera dilaksanakan. Terkait waktunya, Umuh meminta agar KLB digelar seusai pemilu 17 April 2019.
"Agar KLB tidak terganggu. Ini harus diselesai - kan dahulu sebelum Liga 1 dimulai,” tutur dia.
Sementara itu, Sesmenpora Gatot S Dewa Broto mengaku mengetahui mundurnya Edy sebagai ketua umum PSSI dari media. Menurut dia, mundur atau tidak adalah hak Edy.
“Karena Kemenpora tidak melakukan intervensi atau tekanan apa pun. Kini PSSI harus segera berbenah, menunjuk siapa acting-nya, dan mempersiapkan KLB. Jangan sampai kondisi terulang kembali, pucuk pimpinan ganti, tetapi motor-motor organisasi tetap itu-itu juga,” katanya.
Red/Ant
Tidak ada komentar:
Posting Komentar